Kemenhub diminta jembatani masalah pilot eks Batavia

Sindonews.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan diminta untuk menjembatani dalam menyelesaikan masalah lisensi pilot eks PT Metro Batavia (Batavia Air) yang hingga kini belum jelas.

Hal itu dikatakan Presiden Federasi Pilot Indonesia (FPI), Hasfrinsyah usai penandatangan kerja sama antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan dengan Federasi Pilot Indonesia, seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Perhubungan, Sabtu (16/2/2013).

Menurutnya, lisensi sangat dibutuhkan, agar para pilot eks Batavia Air dapat mendapatkan pekerjaan baru di maskapai lain. Hingga kini, nasib pilot dan pramugari Batavia Air masih terkatung-katung.

Kejadian itu lantaran manajemen eks Batavia Air dan kuartor yang ditunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saling lempar tanggung jawab mengenai ijazah dan lisensi para pilot.

"Setelah Batavia Air dinyatakan pailit, nasib sekitar 200 pilotnya terkatung-katung," ujarnya.

Hasfrinsyah mengungkapkan, sebenarnya ada beberapa maskapai yang mengajak pilot eks Batavia untuk bergabung, yakni Citilink dan Indonesia Air Asia. Namun, karena tidak ingin disalahkan dikemudian hari, maskapai yang ingin merekrut pilot eks Batavia ini minta surat jaminan bahwa antara para pilot dan Batavia Air tidak ada lagi perjanjian yang saling mengikat satu sama lain.

Di samping itu, juga harus menyertakan lisensi pilot dan ijazah pendidikan terakhir. Namun, yang jadi persoalan, saat para pilot menanyakan ijazah, pihak Batavia Air tidak bersedia menyerahkan dengan alasan, semuanya sudah diambil alih oleh kurator.

Sementara, kurator menyatakan bahwa yang ditangani dan diambil alih kurator dari Batavia Air, hanya aset perusahaan saja. "Jadi para pilot ini seperti di ping pong. Tidak jelas penyelesaiannya. Padahal, ijazah dan lisensi pilot itu milik pribadi dan bukan masuk sebagai aset perusahaan dalam hal ini Batavia," jelas Hasfrinsyah.